APK Pendidikan Solok Selatan

PADANG—Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Sumbar) Drs Burhasman Bur MM mengatakan, di Sumatera Barat masih ada anak-anak usia sekolah yang belum tersentuh pendidikan. Ini dibuktikan dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang belum merata per daerahnya.

Dari data terhimpun di Sumbar, APK mencapai 93,90 persen dan APM 73,01 persen. Tapi setelah dilihat per daerah (19 Kabupaten/Kota), pencapaian tadi berselisih jauh. Ada menonjol, juga ada yang minim. Ini membuktikan dibeberapa daerah masih ada APK-nya dibawah rata-rata.

” Ihwal ini dijadikan dasar perlunya pelaksanaan Workshop Sosialisasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,” kata Busharman Bur dalam pembukaan pelaksanaan Workshop di Gedung LPMP Universitas Negeri Padang, Sabtu (26/4).

Disebutkan Busharman, di tahun 2008, dari 19 persen total anggaran bidang pendidikan di APBD Sumbar; 30 persennya diplot untuk program Wajib Belajar 9 Tahun. Selebihnya dibagi ke sejumlah program lain. Seperti, pendidikan menengah/pendidikan olahraga dan lain-lain.

Disisi pembangunan pishik dan rehab bangunan, di tahun 2007 dana tersebut sudah digulirkan ke 77 unit sekolah di Sumbar. Termasuk membangun SD dan SMP satu atap—fokus ke daerah-daerah yang banyak anak usia sekolah tapi jarang bangunan sekolahnya. Dengan tujuan, mereka (anak-anak usia sekolah) dapat mengecap pendidikan dan tidak perlu jauh-jauh bersekolah.

” Bagi anak-anak yang memiliki serba keterbatasan (tidak mampu), pemerintah juga telah menyiapkan bantuan operasional sekolah (BOS). Sehingga tidak lagi ada alasan (hambatan) bagi orangtua melarang anak bersekolah lantaran tidak memiliki biaya,” katanya.

Antisipasi lain, bisa juga dengan mengajak para masyarakat mampu untuk berpartisipasi. Karena dalam UU Susdiknas berbunyi: peserta didik wajib menanggung sebagian biaya pendidikan. Target yang bakal dicapai adalah menggratiskan biaya sekolah terhadap mereka yang tidak mampu.

Untuk Sumbar, APK Sekolah dasar (SD) Tahun 2008 sudah mencapai 108 persen—jumlah anak SD dibandingkan jumlah penduduk usia 7 tahun sudah melebihi. Sebuah bukti kalau ada anak berumur dibawah 7 tahun dan diatas 7 tahun masuk SD.

APK SD – SMP, baru 98 persen. Artinya ada masih ada sekitar 2 persen anak usia 7 – 12 tidak bersekolah. Ditengarai mereka yang tinggal di daerah jauh (terpencil/pelosok). Sedang, APK SMP baru mencapai 90,57 persen—masih ada yang tamat SD tidak melanjutkan ke SMP. Jumlah 9,53 persen tersebut diyakini berusia 13 – 15 tahun.

Workshop dilaksanakan dari tanggal 26 – 29 April 2008. Peserta merupakan perwakilah tokoh masyarakat dari 20 Nagari di Sumbar—rata-rata dari daerah yang APK nya rendah. Masing-masing daerah diwakili 3 peserta (Unsur Pemerintahan Nagari, KAN dan Pemuda Nagari). Total peserta berjumlah 60 orang.

Ke 20 nagari selaku peserta: Nagari Situak dan Robi Jonggor, (Kabupaten Pasaman Barat). IV Koto Pulau Punjung (Dharmasraya). Muaro Sei Lalo, Labuh Godang, Sei Bremas (Pasaman). Siberut Utara, Sinara (Kepulauan Mentawai). Rangkiang Kiluih, Sepayang, Sarih Bayang (Solok). Lubuk Godang Timur, Lubuk Ulang Aling ( Solok Selatan). Unggan (Sawahlunto/Sijunjung). Punggasan, Air Haji ( Pesisir Selatan). Kubang Landai, Salimpaung (Tanah Datar). Batu Gadang (Padangpariaman). Baringin (Agam).

Selaku nara sumber, didatangkan dari pihak akademisi, tokoh pendidikan, pihak Diknas Pusat, Diknas Sumbar, KNPI, LKAAM dan Konsultan Manajemen (pendidikan) Sumatera Barat. Peserta tadi, diharap bisa mensosialisasikan kembali program diperolehnya ke tengah masyarakat. Dan bisa meningkatkan prosentase kesadaran (kepedulian) wajib belajar di daerah masing-masing.

” Di tahun ajaran baru bulan Juli 2008 nanti, program-program diatas setidaknya bisa terealisasi. APK dan APM per daerah bisa merata. Dan seluruh anak usia belajar harus sudah tersentuh pendidikan,” harapnya. Sumber : http://tusrisep.wordpress.com

Dana BOS 2009

Besaran Dana BOS 2009 didasarkan index kemahalan

Jakarta, (ANTARA News) – Rencana kenaikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2009 menjadi sebesar Rp12,2 triliun kepada sedikitnya 26 juta siswa dan 9,8 juta siswa SMP di seluruh Indonesia akan disertai dengan perubahan sistem pembagiannya.

Hasil rapat kerja antara pemerintah dan Komisi X DPR belum lama ini menghasilkan usulan bahwa penghitungan dana BOS akan didasarkan pada indeks kemahalan daerah dan daya beli masyarakat, kata Direktur Pembinaan SMP Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas, Didi Suhardi dalam jumpa pers hasil capaian Wajib Belajar (wajar) 9 tahun di Gedung Depdiknas, Jakarta, Jumat.

“Artinya, setiap daerah akan berbeda-beda dalam penerimaan dana BOS. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan masing-masing siswa untuk bersekolah, akan semakin besar anggaran yang diberikan kepada masing-masing sekolah,” katanya.

Mekanisme baru ini, lebih memenuhi rasa keadilan bersama. Tidak bisa daya beli masyarakat di satu daerah dengan daerah lain disamakan, katanya.

Mengenai kemungkinan adanya gejolak karena perbedaan penerimaan anggaran BOS di masing-masing daerah, Didi menyebutkan hal itu sebagai sebuah proses pembelajaran. “Ini justru berpegang pada prinsip keadilan. Kalau daerah yang kaya tetap disamakan besarannya antara daerah yang tidak kaya, itu justru kurang adil,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Didi Suhardi, peningkatan anggaran BOS juga dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional sebesar 95 persen pada 2009. Berdasarkan data yang ada pada Depdiknas, masih ada 111 kabupaten/kota yang APK-nya di bawah 80 persen.

Untuk itu, pemerintah akan memberikan bimbingan teknis mulai dari sosialisasi sampai eksistensi penyusunan program wajar 9 tahun di masing-masing daerah.

Ia mengusulkan kenaikan dana BOS SD/SMP masing-masing untuk SD dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 dan SMP dari Rp400.000 menjadi Rp600.000 per anak/tahun.

Sumber : http://www.antara.co.id

KKM pada KTSP

Implementasi pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sangat beragam, terutama didaerah. faktor penebabnya mungkin sangat komplek ya. Yang jelas KTSP seperti pada kebijakan Diknas dalam prakteknya sulit seperti idealnya.

Terutama kami lihat pada perhitungan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal ) ada yang ditetapkan per kecamatan per Kabupaten. dan cara perhitungannya sangat diragukan lho…. jangan – jangan di terka saja  ha ha…..

Pembelajaran Berbasis ICT

Pembelajaran berbasis ICT sudah merupakan suatu kebutuhan agar proses pembelajaran di sekolah benar – benar menuju kompetensi. sesuai dengan grafik pengalaman Dalle, bahwa proses pembelajaran dengan melihat, mendengar dan mencobakan akan lebih lama diingat  dst…

Tetapi perlu juga sedikit kita sikapi didaerah – daerah, terkadang para stakeholer tidak sama memberikan opsi maupun solusi. katakanlah dalam hal pengadaan inventaris, terkadang belum sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.

kembali ke pengembangan ICT terutama kami lihat di Sekolah Dasar sangat rendah. belum memiliki Laptop dan LCD, belum seberapa yang terkoneksi Internet. seyogyanya pemerintah dalam hal ini semua elemen pemerintah daerah harus komit untuk bersama-sama mengembangkan ICT ini disekolah, dengan cara memberikan peluang bagi sekolah untuk membeli perangkatnya dengan anggaran Pemda.

Peningkatan SDM guru sangat perlu sebagai penunjang pembelajaran berbasis ICT ini. Boleh dikatan di Sekolah Dasar guru yang menguasai teknologi sangat minim. ini juga pekerjaan rumah yang besar bagi Dinas Pendidikan. Dapat  dilaksanakan dengan kerja sama dengan ICT Center Kab/ Kota, Perguruan Tinggi maupun P4 TK.

Perkembangan Pendidikan di Solok Selatan

STKIP WI

Kabupaten Solok Selatan  saat ini sedang giatnya berpacu memperluas akses pendidikan di berbagai bidang, bukan hanya pertumbuhan sekolah ditingkat dasar dan menengah. Sekolah Tinggi pun berkembang dengan sangat baik. saat ini telah ada STIE, STKIP, STKES dibaah yayasan Widyaswara Indonesia. Mahasiswa dari waktu ke waktu terus bertambah.

Sekolah Tinggi yang telah memiliki gedung sendiri ini akan menjadi pelopor pendidikan Tinggi di Solok Selatan, dengan besarnya dukungan dari berbagai pihak.

Karakteristik Sekolah Tinggi tersebut adalah mengutamakan mutu, disiplin dan Pengabdian masyarakat dan lebih lagi dalam proses perkuliahan dengan memberdayakan sumber daya manusia setempat.

Semoga berjaya  Widyaswara..